ESSAY KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PANDEMI KHUSUSNYA BIDANG PENDIDIKAN

 

Kasus:

Dalam situasi pandemi seperti ini peran pemerintah sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk negara serta bagi masyarakat sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan kestabilan agar tidak terjungkir kedalam keterperosotan system. Dengan wabah ini kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang Pendidikan bisa dibilang kurang tepat sasaran walaupun dalam upaya pelaksanaanya sudah terbilang maksimal mulai dari anggaran yang dikeluarkan untuk tetap melontarkan bantuan kuota gratis misalnya yang tetap diberikan kepada para siswa baik itu dimulai dari bangku SD sampai kuliah, dan para guru pun masih tetap diberikan. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan yaitu tetap menggunakan system daring sampai waktu yang belum ditentukan kapan berakhirnya dan oleh karena itu pemerintah tetap melancarkan system pemdidikan seperti ini dalam upaya mengatasi wabah ini serta dalam mengurangi penyebaran virus. Kebijakan yang diambil ini tentu ada plus dan minusnya dan karena Indonesia belum terbiasa dalam mengatasi keadaan pandemic yang terjadi tiba tib ini maka pengatasian dalam upaya menstabilkan di berbagai bidang pun masih dibilang kurang optimal.

Banyak daerah yang mengeluh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini karena banyaknya fasilitas yeng belum lengkap didaerahnya, misal yaitu tower pemancar sinyal yang jauh jangkauannya dan harga kuota yang mahal. Permasalahan itu kerap menjadi aduan kepada pemerintah untuk mengoreksi kebijakannya Kembali karena itu harus tetap memperhatikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pemerintah selama ini tetap memprioritaskan bidang Pendidikan sebagai yang utama karena jika walaupun para siswa tertinggal beberapa pertemuan saja atau bahkan sampai berbulan-bulan maka akan mengakibatkan keanjlokan persentase Pendidikan di negara, maka dari itu negara tetap harus menjadikan bidang ini sebagai prioritas walaupun masih harus ada yang dikembangkan dan perbaiki permasalaan yang masih ada.

Analisis Budaya Politik Mengenai Prioritas kebijakan pemerintah:

            Mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti mengalami berbagai tahap dalam pengesahannya dan jika kasus diatas dianalisis berdasarkan parameter prioritas kebijakan pemerintah dalam budaya politik, maka bidang tersebut jelas mendapakan prioritas pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dan berhasil untuk diterapkan oleh semua daerah dan tentu saja untu tetap mempertahankan eksistensinya dalam budaya politik di Indonesia yang ada. Pandemic ini memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan yang harus benar benar mempertimbangkan konsekuensi yang ada di bidang Pendidikan karena walaupun mengeluarkan kebijkakan yang dipaksakan tetapI cepat pun tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu harus dengan pertimbangan yang matang sehingga prioritas kebijakan pemerintah akan berhasil dan persentase tingkat pemerataannya pun seimbang.

Tahap pertama dalam memprioritaskan kebijakan dalam pemerintah yaitu mengacu permasalahan dibidang tertentu yang dianggap sangat penting untuk didahulukan karena menyangkut permasalahan perkembangan generasi muda yaitu dibidang Pendidikan. Dalam tahap ini pihak pemerintah mengkaji terlebih dahulu mengenai permasalahan yang sedang dialami dibidang Pendidikan pada situasi pandemic ini. Tahap kedua yaitu penguatan reformasi. Dalam tahap ini pemerintah akan menganalisis berbagai permasalahan yang ada di seluruh pelosok daerah dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kendala dalam menjalankan system pembelajaran daring selama pandemic ini. Tahap ketiga yaitu peningkatan kualitas dan pemecahan masalah pada permasalahan, pada tahap ini pemerintah diharuskan untuk mencari solusi yanag ada dan meminimalisisr kakurangan pada kebijakan yang telah dibuatnya, dalam pengambilan solusi pemerintah juga hrus memberikan solusi yang sifatnya fleksibel dan bisa diterapkan diberbagai daerah yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran, karena tidak semua tempat memiliki permasalahan yang sama jadi tahap mengkaji pada tahap pertama tersebut sangat diperlukan bagi tahap ketiga ini dengan dikaitkannya dengan permasalahan yang ada. Pemerintah juga tidak serta merta membuat kebijakan yang satu untuk semua, misalkan didaerah yang mengalami kekurangan layanan provider internet bisa diberi kebijakan untuk langsung meminta layanan internet untuk segera dipasangkan di daerah tersebut dan memberi kuota gratis bagi para siswa dan guru yang mengajar karena hal tersebut sangat penting juga karena bidang perekonomian juga terkena imbasnya di pandemic ini. Untuk daerah yang memiliki provider layanan internet yang cepat pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan kegiaatan pembelajaran daring dan bisa untuk memberikan kebijakan siswa wajib dalam mengikutinya dan tetap juga memberikan bantuan kuota gratis untuk tetap membuat siswa dan guru teringankan beban walaupun itu sedikit. Tahap keempat yaitu penerapannya, pemerintah melakukan berbagai penerapanyya secara merata kepada masyarakat diberbagai penjuru daerah.melalui persiapan dari anggaran pemrintah yang mengharapkan penerapan dari kebijakannya menjadi tepat dan bisa memberikan solusi kepada para siswa yang ada.

Pemerintah juga membuka berbagai aspirasi yang masyarakat berikan sehingga pemerinah bisa mengkaji ulang dalam kebijakan yang diambilnya dan bisa memperbaiki kekurangan yang ada dan bisa meminimalisir kemrosotan persentase yang diakibatkan oleh pandemic ini. Prioritas keijakan yang diambil pemerintah sangat diperlukan untuk tetap memberikan solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa diatasi dengan maksimal karena dengan memprioritaskan terlebih dahulu maka dalam menerapkannya juga akan lebih optimal